10 Ciri-Ciri Desa, Apakah Daerahmu Masih Tergolong Pedesaan atau Perkotaan?

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang mengikat satu sama lain sehingga menimbulkan penamaan dan struktur agar terciptannya kedaulatan dan keadilan bagi masyarakat di Indonesia.

Dari sinilah, timbul istilah desa atau kota dengan budaya, adat istiadat, kondisi alam, dan infrastruktur yang berbeda-beda.

Dalam hal ini desa selalu identik dengan masyarakat yang terbelakang dan sangat jauh dari tekonologi.

Sedangkan kota sendiri selalu identik dengan masyarakatnya yang sudah memiliki wawasan lebih luas, mandiri, infrasturktur yang sudah maju, serta beragamnya mata pencaharian.

Seperti yang diketahui bersama Indonesia memiliki banyak pulau dan juga daearah. Tentunya daerah-daerah tersebut telah ditentukan apakah masuk desa ataupun kota.

Dari ciri di atas, boleh jadi timbul pertanyaan apakah daerah yang Anda tinggali termasuk kota ataupun desa ?

Tentunya, ciri-ciri kota sudah pasti dipahami dengan, lantas bagaimana dengan ciri-ciri desa ?

Yuk, simak ulasannya bersama di bawah ini!

Mengenal Ciri-Ciri Desa

1. Geografis

ciri-ciri pedesaan

Dari segi geografis, desa memiliki lahan yang luas serta banyak dimanfaatkan masyarakatnya untuk bercocok tanam.

Mata pencaharian dan kehiduapan mereka bergantung kepada alam di sekitarnya, sehingga mereka akan bekerja untuk menanam, berternak, dan lain sebagainya untuk meningkatkan perekonomian di desa tersebut.

Baca juga : Pengertian Pemerintahan Desa, Struktur dan Fungsi Perangkat Desa

Tidak hanya itu, penduduk di desa tidak padat. Biasanya jarak antar satu rumah dengan rumah lainnya berjauhan dan memiliki rumah sederhana, asri, serta bersih.

Bahkan ada beberapa rumah desa yang masih mempertahankan rumah dengan konsep tradisionalnya warisan leluhur.

Karena kondisi ini pula, banyak dari masyarakatnya yang mempunyai lahan pribadi maupun lahan desa. Karena sebagian besarnya adalah lahan dibandingkan dengan rumah atau bangunan.

Selain itu, sarana dan prasarana seperti transportasi sangat jarang ada di desa. Dikarenakan kebutuhan masyarakat yang “serba ada” sehingga kebutuhan untuk bepergian sangat minim.

Jika ada alat transportasi di suatu desa biasanya harganya mahal dan mereka masih menggunakan transportasi tradisional seperti sepeda. Tetapi, ada pula beberapa desa yang sudah menggunakan sepeda motor.

2. Kondisi Masyarakat

Secara geografis seperti yang telah diulas di atas, jarak rumah antar tetangga yang jauh tidak menyurutkan mereka untuk bersosialiasasi.

Nyatanya, masyarakat desa dikenal dengan keakraban dan kedekatan emosional yang cukup kuat.Sehingga kegiatan gotong royong pun sering terlaksana.

Dalam hal ini pula masyarakat desa yang masih memegang kepercayaan kepada para pemangku adat baik dari seseorang yang ahli agama, budaya, yang orang tua yang paling sepuh di desa tersebut. Rasa hormat dan kesetiaan yang tinggi masih dimiliki oleh masyarakat desa.

Gotong royong ini mereka lakukan di beberapa sektor seperti pembangunan ibadah, membersihkan perkarangan pedesaan, membangun jalan desa, dan lain sebagainya.

Kondisi masyarakat lainnya yang mencolok adalah dari tingkat Pendidikan yang mereka emban. Karena sangat dan masih jarang masyarakat desa yang bersekolah mencapai gelar tinggi.

3. Ekonomi

Sistem Ekonomi di desa dapat dikatakan sangat lamban dalam membangun dan menggali potensi yang ada.

Baca juga : Isi Peraturan Keuangan Desa dalam Undang-Undang Desa

Kehidupan yang monoton yang dilakukan membuat masyarakatnya lamban untuk berkembang.

Hal ini terjadi pada penduduk desa yang hidup di desa terpencil sehingga sangat sulit untuk dijangkau dalam hal apapun.

Padahal potensi alam yang begitu besar sangat berpeluang untuk memajukan pereknomian di desa. Hasil dari sumber daya alam yang ada apabila memiliki target pasar yang jelas, maka bisa mendatangkan keuntungan yang cukup berlimpah.

Walaupun begitu tetap masih ada desa yang sudah bisa menjual hasil panennya ke kota-kota, hanya saja belum semua desa bisa melakukan hal ini.

Mereka pun memanfaatkan sektor lain untuk bisa meningkatkan perekonomian, yaitu dari keragaman budaya yang dimiliki oleh mereka.

4. Iklim dan Cuaca

Seperti yang diketahui bersama, kondisi udara, air, tanah di desa -desa masih masih sangat bagus sehingga terbebas dari polusi yang bisa mempengaruhi kesehatan.

Iklim dan cuaca ini pula yang menentukan suatu desa untuk bisa bercocok tanam yang pas, sehingga sangat wajar bila hasil pertanian desa satu dengan lainnya berbeda.

Bahkan kondisi iklim dan cuaca sejuk dan masih asri tersebut dimanfaatkan untuk bisa mendatangkan wisatawan dengan merintis desa wisata.

5. Sosial dan Budaya

Pada umumnya, masyarakat desa juga masih mempertahankan nilai-nilai seni dari para leluhurnya.

Namun dibalik kepercayaan dan memegang adat yang kuat, masyarakat desa pula memiliki nilai kehidupan religius yang tinggi.

Selain itu, di dalam masyarakat desa juga masih menggunakan segala pekerjaan dan fasilitas dengan menggunakan alat-alat tradisional untuk mempertahankan adatnya.

Mereka juga masih mempertahankan Bahasa daerah setempat dan tergolong sulit menerima bahasa-bahasa asing.

Tujuan untuk mempertahankan kebiasaan dan budaya setempat agar bisa melestarikan budaya di desa tersebut sehingga keasrian desa masih terjaga.

Rupanya dari sosial dan budaya yang dilestarikan tersebut bisa mendatangkan wisatawan local maupun mancanegara untuk datang ke desa tersebut.

Mereka melihat desa tersebut memiliki sesuatu yang unik dan belum pernah dilihat sebelumnya.

6. Lembaga Kemasyarakatan

Dalam desa juga terbentuk lembaga kemasyarakatan yang fungsi untuk menjembatani pemerintah desa dengan masyarakat desa itu sendiri.

Untuk ibu-ibu biasanya diwadahi dengan PKK. Kegiatan yang dilakukan beragam, seperti penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat desa terkait 10 hal pokok yang dijalankan PKK itu sendiri.

Selain itu ada sebuah lembaga untuk anak-anak muda dalam mengasah kreatifitas dan menunjang pembelajaran karena tidak semua anak-anak pada desa dapat bersekolah.

Anak-anak muda pun biasanya tergabung dalam sebuah lembaga karang taruna yang memfasilitasi mereka untuk berkreasi dan menuangkan ide-ide cemerlangnya demi kemajuan desa itu sendiri.

Lembaga kemsyarakatan di desa memang belum berjalan dengan baik ada banyak faktor yang membuat hal tersebut terjadi, bisa dari fasilitas yang belum memadai dan juga minimnya pengetahuan tentang hal tersebut.

Terlepas dari itu banyak desa yang terkenal dan mempunyai prestasi atas kegiatan dari lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk lebih menguatkan kekeluargaan.

7. Mata Pencarian

Karena di desa memiliki sumber daya alam yang memadai, maka mata pencarian yang banyak dilakukan masyarakat desa adalah petani jika wilayah desa tersebut dekat dengan pengunungan.

Tentunya, jika desa tersebut dekat dengan pantai, maka sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan.

Walaupun hanya sedikit mata pencarian yang bisa dipilih, hal tersebut tidak membuat masyarakatnya sulit mencari penghasilan.
Tidak dipungkiri pula, ada beberapa masyarakat desa yang memilih menempuh pendidikan yang tinggi untuk menjadi guru di sekolah desa tersebut atau memilih untuk merantau ke kota demi mendapatkan pekerjaan lain yang diinginkannya.

Di desa pun ada profesi bidan atau paraji istilah tradisionalnya. Mereka bertugas untuk membantu proses persalinan ibu hamil di desa.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu profesi tersebut sudah mulai jarang karena melihat system yang digunakan untuk melahirkan bisa membahayakn ibu dan anaknya.

Maka dari itu, pemerintah kota dan juga pemerintah desa membuat Puskesmas dan mengirimkan tim medis untuk membantu masyarakat desa.

8. Infrastruktrur

Seperti yang diketahui bersama, infrastruktur yang ada di desa masih bersifat tradisional belum semewah atau secanggih yang ada di kota.

Hal ini juga didasari dengan adat istiadat setempat,salah satunya tentang pembangunan rumah atau gedung yang tidak boleh dibangun melebihi pohon.

Ciri khas lain ada pada bentuk rumahnya serta bahan-bahan yang digunakan sehingga menambah kearifan local budaya Indonesia di desa tersebut.

Dalam hal ini adalah bentuk bangunan yang ada di desa. Hal-hal yang menjadi ciri khas gaya bangunan yang umum terdapat dalam desa.

Masyarakat desa juga mempunyai tujuan dan target yang baik ketika membangun rumah dengan memaksimalkan lahan yang ada.

Misalnya, di bagian rumah terdapat tempat-tempat untuk bisa dijadikan sebagai lahan bercocok tanam, beternak, dan untuk memproduksi hal lainnya.

9. Potensi Alam

Potensi alam di desa memang cukup banyak dan berlimpah, terdiri dari hutan-hutan dan sumber daya alam lainnya.

Potensi alam yang ada tersebut bisa dijadikan sebagai tempat wisata yang tentu saja bisa memajukan perekonomian desa tersebut.

Lahan-lahan yang digunakan juga dapat menjadi ladang kehidupan serta menumbuhkan mata pencaharian untuk sekitar.

Tidak hanya pertanian, tetapi bisa pula dari sektor perternakan seperti, ayam, bebek, sapi, kambing, domba dan hewan ternak lainnya.

Jika masyarakat desa yang tinggal dipesisir pantai bisa menambahkan sumber daya alam dari laut yang tentunya banyak dicari pula oleh masyarakat kota.

Dengan memanfaatkan dan memelihara potensi alam tersebut, bisa terbentuk desa yang maju dari sumber daya alam maupun wisatanya.

10. Sejarah

Di desa sangat kental dengan adat istiadat yang ada. sehingga mereka tidak akan pernah melupakan sejarahnya.

Mereka pasti tahu akan sejarah berdirinya desa atau terbentuknya menjadi sebuah desa yang ditemukan oleh siapa serta bagaimaan awal mula ketika terbentuknya struktur resmi pada suatu desa sehingga bisa menghargai hal tersebut.

Dalam sejarahnya pun telah mencatat tentang mitos, adat, atau budaya mengenai sebuah desa sehingga mereka akan patuh dan menjaga kelestarian tersebut.

Dari sejarah ini pula, munculah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh untuk kemajuan desa itu sendiri sehingga tak heran bila di desa terdapat sebuah upacara-upacara atau kebiasaan yang berkaitan dengan tokoh-tokoh sejarah tersebut.

Penutup

Ciri-ciri desa di atas sayangnya sudah mulai pudar. Semuanya terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri baik di kota maupun desa.

Memudarnya hal tersebut juga karena meningkatknya urbanisasi dari desa ke kota. Mereka berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan di desa sehingga mencoba peruntungan yang lebih baik di kota.

Padahal, kondisi yang ada di kota belum tentu cocok dengan orang-orang dewasa. Sehingga jika mental yang dibangun masih belum kuat bisa membuat orang-orang dewasa sulit beradaptasi dengan lingkungan yang ada di kota.

Solusinya, bisa dari pemerintah pusat dan daerah sendiri yang membatasi urbanisasi tersebut.

Karena di desa pun butuh anak-anak muda yang mampu mengembangkan dan melestarikan potensi-potensi tersebut.

Nah, terlepas dari itu semua Anda sudah paham bukan tentang ciri-ciri desa dan kota saat ini ?

Bagaimana, sudah bisa menebaknya, kira-kira daerah yang Anda tinggal sekarang masuk dalam kategori perkotaan atau pedesaan?

Apapun jawabannya dan dimananpun Anda tinggal semoga bisa manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Semoga informasi di atas bermanfaat untuk Anda.

Isi Peraturan Keuangan Desa dalam Undang-Undang Desa

Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alamnya. Tak hanya itu, Indonesia pun dikenal dengan negeri yang memiliki banyak pulau dan sumber daya manusia didalamnya.

Pulau yang ada di Indonesia sendiri terdiri dari desa, kabupaten, dan juga kota, dimana masing-masing memiliki perwakilan putra daerah terbaiknya untuk dijadikan pemimpin di wilayah setempat.

Semua pemimpin tersebut berada dalam naungan menteri dalam negeri yang akan memberikan pengarahan tentang segala hal yang berkaitan dengan desa, kabupaten, dan kota tersebut.

Selain itu mendagri pun mengatur tentang pengelolaan keuangan yang ada di setiap daerah. Agar para pemimpin bisa mengaturnya dengan baik dan juga adil.

Nah, pada kesempatan berikut ini akan dibahas mengenai peraturan keuangan desa yang ada dalam Undang-Undang Desa.

Wajib untuk Anda ketahui agar bisa menjadi pengetahuan berharga tentang pemerintah bekerja dan memperhatikan para rakyatnya. Salah satunya dengan dibuatkan peraturan keuangan desa dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Tentang Peraturan Keuangan Desa

Isi peraturan keuangan desa dalam undang undang desa

Pada mulanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Baca juga : Pengertian Pemerintahan Desa, Struktur dan Fungsi Perangkat Desa

Permendagri diatas mencakup tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang baru ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut;

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 71 ayat 2).

Sedangkan Aset Desa yang dimaksud adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Hal itu tertuang dalam Ayat 10 dan 11 Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa kucuran dana desa tersebut tidak akan melewati perantara.

Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat.

Tentunya Penerimaan desa yang meningkat ini diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu sesuai dengan peraturan menteri No. 113 tahun 2014.

Macam-Macam Aset Desa

Yang dimaksud dengan Aset Desa adalah sebagai berikut ;

  • Tanah kas Desa,
  • Tanah Ulayat
  • Pasar Desa
  • Pasar hewan
  • Tambatan perahu
  • Bangunan Desa
  • Tempat Pelelangan ikan
  • Pelelangan hasil pertanian
  • Hutan milik Desa,
  • Mata air milik Desa
  • Pemandian umum, dan lainnya sebagainya.

Sedangkan Aset lain yang memang milik Desa seperti yang tertuang dalam ayat (1) adalah sebagai berikut;

  1. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
  3. Hasil kerja sama Desa dengam berbagai pihak.
  4. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; dan
  5. Kekayaan Desa yang diperoleh serta dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kewenangan Kepala Desa Mengelola Keuangan

Pada Pasal 26 ayat 2 c,e dinyatakan bahwa kepala desa memiliki wewenang dan juga kekuasaan untuk mengelola keuangan dan asset desa serta berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Baca juga : Apa Itu Badan Usaha Milik Desa? Bagaimana Cara Syarat Mendirikannya?

Setelah kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan Belanja desa, langkah berikutnya adalah pihak bendahara akan melaksanakan tugas dan kewajibannya yang langsung diawasi oleh kepala desa.

Adapun wewenang lebih lengkapnya bisa Anda simak dalam pembahasan di bawah ini ;

  • menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  • menetapkan PTPKD;
  • menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  • menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
  • Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Sumber Pendapatan Desa

Mungkin, Anda akan bertanya-tanya tentang sumber pendapatan desa. Karena jika di kota pasti kita akan tahu sumber pendapatannya biasanya berasal dari pajak, hibah, bantuan dari pemerintah, dan lain sebagainya.

Nah, sama halnya dengan kota, pendapatan di desa pun diatur sesuai dengan pasal 71 ayat (2). Adapun sumber pendapatan desa berasal dari ;

  1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain;
  2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  4. Berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  5. Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota;
  6. Berasal dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  7. Berasal dari pendapatan desa lain-lain yang sah. (Pasal 72)

Bila melihat rentetan sumber pendapatan desa diatas, ternyata hamper sama dengan rentetan pendapatan kota hanya saja dialokasikan sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan juga keperluan serta kebutuhannya.

Anggaran Belanja Desa

Anggaran Belanja Desa diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang ada di desa tersebut. Pembangunan yang memang telah disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Kebutuhan pembangunan sendiri tidak sembarangan dibuat harus berdasarkan pada ayat (1) yang meliputi;

  • Tidak terbatas pada kebutuhan primer;
  • Pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. (Pasal 74)

Alur Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Alur rancangan APB sendiri mula-mula diajukan oleh kepala desa kemudian dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Baca juga : Perbedaan BUMDes dan Koperasi, Cara Mendirikan, Fungsi, Tujuan

Berdasarkan pasal ayat (2), kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun sesuai dengan peraturan desa yang tertuang dalam Pasal 73.

Pengelolaan Keuangan Desa

Setelah melakukan penetepan anggaran pendapatan dan belanja, pada pasal 75 diatur tentang pengelolaan keuangan desa. Dimana Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

Ketentuan mengelola keuangan desanya adalah Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Adapun Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah pada pasal tersebut.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Sebelum mengetahui tentang peraturan keuangan desa dalam Undang-Undang Desa ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu tentang asas pengelolaan keuangan desa. Adapun asas pengelolaan yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

  • Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
  • Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
  • Dari asas tersebutlah, maka pimpinan desa atau disebut dengan kepala desa bisa menginstruksikan hal tersebut pada bendahara dan perangkat desa lainnya yang ada di balai desa untuk melaksanakan asas tersebut.

Para Pengelola Keuangan Desa

Setelah kepada desa menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, maka para pengelola keuangan desa pun harus menjalankan apa yang telah ditetapkan.

Baca juga : Pentingnya Desa Mengelola BUMDes Secara Profesional dan Bertahap

Nah, para pengelola keuangan telah tertuang dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut ;

  • Sekretaris Desa;
  • Kepala Seksi; dan
  • Bendahara.

Mereka disebut dengan Para Unsur Perangkat Desa.

Tugas Para Perangkat Desa dalam Mengelola Keuangan

1. Sekretaris Desa

Selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

  • Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  • Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  • Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  • Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  • Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

2. Kepala Seksi

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Adapun tugas yang dilakukan oleh kepala seksi adalah sebagai berikut;

  • Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  • Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  • Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  • Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  • Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  • Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Adapun Tugas yang dilakukannya adalah sebagai berikut;

  • menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Tahap Pelaporan Keuangan Desa

Setelah digunakan sebagaimana mestinya, maka keuangan tersebut harus dilaporkan. Tahap pelaporannya sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Desa dengan ketentuan sebagai berikut ;

Membuat Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

  • Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  • Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  • Lampiran bukti transaksi

Lampiran bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, nota, struk, dan lain sebagainya. Setiap uang keluar harus ada bukti dan tanda terima yang jelas.

Dengan begitu, system keuangan di desa pun bisa berjalan dengan baik. Dan yang paling penting meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyelewangan dana yang tidak diinginkan.

Penutup

Undang-undang dibentuk tentunya untuk memudahkan para pemimpin dan aparatur perangkat desa atau kota. Karena uang yang berasala dari pemerintah tidak bisa digunakan atau dibelanjakan begitu saja.

Wajar bila undang-undang selalu ada revisi karena seiring dengan berubahnya kebijakan dari kepala desa, provinsi, maupun negeri setempat.

Tetapi, apapun itu perubahannya pastinya akan selalu berpihak pada kesejahteraan masyarakat di tingakt desa maupun kota.

Maka tugas kita saat ini adalah melakukan dan melaksanakan undang-undang tersebut dengan mana semestinya. Semoga bermanfaat.

Pengertian Pemerintahan Desa, Struktur dan Fungsi Perangkat Desa

Bila mendengar atau melihat kata ‘Desa’ Pasti akan terbayang suasananya yang sejuk, asri, masih banyak sawah, pepohonan, dan gaya hidupnya yang belum terlalu modern seperti di kota.

.. Identik dengan masyarakat yang lugu, polos dan penuh kejujuran..

Betul ga?

.. Ya, Anda memang tidak salah karena begituah kondisi desa di Indonesia.

Namun, jangan salah sejak adanya urbanisasi perpindahan masyarakat desa ke kota sedikit banyaknya membawa perubahan bagi desa itu sendiri. Ada perubahan positif tentang cara pandang dan gaya hidup serta ada pula yang membawanya pada perubahan negatif.

Pengertian di atas tentunya pengertian yang diambil secara “bebas” dan “acak” sesuai dengan apa yang kita lihat dan juga dengar.

Nah, pengertian desa secara “resmi” tentunya harus Anda pahmi pula agar tahu bagaimana pemerintah pusat mengelola desa sehingga cara pandang kita akan desa pun bisa berbeda.

Rupanya sejak desa dibuatkan undang-undang No 13 tahun 2014 banyak perubahan yang terjadi. Belum banyak yang tahu juga kan perubahannya? dan jangan jangan belum tahu juga kalau Indonesia sudah memiliki kementrian yang khusus mengurusi desa?

.. Namun, yang pasti perubahan tersebut ditandai dengan kantor desa yang asalnya sepi menjadi ramai.

Kenapa ramai?

.. Karena para perangkat desa atau orang-orang yang mengatur desa tersebut yang semula katanya malas untuk melayani masyarakatnya sekarang berubah menjadi rajin untuk melayani segala keperluan masyarakatnya.

Kalau begitu, Sistem kerja di desa sejak dulu belum berjalan dengan baik ya?

Atau bisa dibilang banyak masyarakat desa yang ‘terbelakang” karena sistem perangkatnya tidak berjalannya dengan baik?

Ya, bisa dibilang seperti itu karena memang banyak faktor pula yang menjadikan pemerintahan desa tidak berjalan. Entah itu dari kantor desa yang tidak memadai ataupun jarak dari kantor desa ke rumah penduduk yang cukup jauh dan lain sebagainya.

Ok, sebaiknya tahan amarah kita bila masih melihat ada kekurangan di sistem perangkat desanya.

Kenapa?

.. Karena pemerintah sendiri sudah mau memperbaiknya dengan adanya undang-undang tersebut.

Tugas kita sekarang adalah, mencari tahu tentang pengertian dari pemerintahan desa, strukrurnya dan juga fungsi perangkat desa tersebut.

Untuk apa?

.. Yang jelas, artikel ini akan sangat bermanfaat untuk Anda yang ingin tahun tentang desa lebih mendalam termasuk pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas.

Siap? Yuk, simak bersama di bawah ini!

Tahukah Anda Tentang Pemerintahan Desa?

Pedesaan dan birokrasi pemerintahannya

Sebelum berbicara tentang pemerintahan desa, akan lebih baik untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian dari desa itu sendiri.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi jangan heran ya bila desa-desa di Indonesia banyak sekali kebudayaan atau adat istiadatnya sehingga mereka pun tidak mudah untuk mengikuti “gaya hidup” seperti masyarakat kota pada umumnya.

Nah, sedangkan pemerintahan desa itu sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala pemerintahan di desa itu biasanya disebut dengan kepala desa atau bapak/ibu Kades sapaan akrabnya. Layaknya pemilihan walikota yang dipilih oleh masyarakat kota, maka di setiap desa pun selalu diadakan pilkades dimana para masyarakt desa langsung memilihnya sesuai dengan hati nurani mereka.

Para kandidat kepala desa biasanya telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari camat atas nama Bupati/Walikota.

Lantas selain kepala desa adakah perangkat desa lain yang membantunya? Jelas ada, dan jawabannya akan dibahas dalam pembahasan struktur desa berikut ini.

Masih penasaran? Jangan lewatkan pembahasan di bawah ini ya!

Mengenal Struktur dan Fungsi Perangkat Desa ?

Untuk menjawab rasa penasaran Anda tentang struktur dan fungsi pemerintahan desa, maka dari itu akan kami jelaskan secara rinci tentang struktur dan fungsi perangkat desa, yang dimulai dari :

1. Kepala Desa

Berdasarkan UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

Fungsi kepala desa sendiri cukup banyak dan menantang, yang meliputi :

  • Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
  • Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, mengatur administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  • Pemberdayaan masyarakat, seperti Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  • Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  • Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Seperti yang diketahui bersama tugas seorang sekretaris ini adalah mendampingi pimpinan atau ketuanya untuk menjalankan segala macam tugasnya. Adapun fungsi lebih spesifik dari sekretaris desa ini adalah sebagai berikut :

  • Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  • Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  • Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
  • Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatandan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan desa lainnya.

3. Pelaksana Teknis Desa

Nah, dalam struktur perangkat desa terdapat para kepala urusan yang secara umum membantu sekretaris. Kepalasa urusan sendiri dibagi menjadi 5 Bagian yang terdiri dari :

  • Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEUANGAN) Merupakan kepala yang membantu sekretaris desa dalam hal mengatur administrasi keuangan baik itu pendapatan dan pengeluaran, serta memverfifikasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD.
  • Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) Kepala urusan umum ini memiliki fungsi untuk membantu sekretaris dalam menginvebtaris kekayaan desa, mengelola arsip desa, menjadi penyedia, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan kantor, dan lain sebagainya.

Dua kepala urusan di atas bertugas membantu sekretaris daerah agar pekerjaan yang dilakukan bisa optimal.

Sedangkan tiga kepala urusan berikutnya secara teknis akan membantu kepala desa untuk bisa mengoptimalkan program kerjanya.

Adapun kepala urusan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

  • Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN/ Perencanaan) Kepala urusan pembangunan ini memiliki tugas untuk menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola segala administrasi yang berhubungan dengan hal tersebut. Sedangkan fungsinya adalah untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, mengelola tugas Pembangunan, serta menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
  • Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) Tugas pokok yang dimilikinya adalah membantu kepala desa untuk mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Sedangkan fungsinya lebih menitik beratkan pada pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, ketertiban masyarakat, dan juga ketentraman.
  • Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)
  • Dan yang terakhir adalah kepala urusan kesejahteraan rakyat yang memiliki tugas untuk membantu kepala desa mempersiapkan rumusan kebijakan penyusunan program yang berhubungan dengan keagamaan, pemberdayaan, dan juga sosial kemasyarakatan.
  • Jadi, Kaur Kesra ini memiliki fungsi untuk melaksanakan hasil persiapan program yang berkaitan dengan ketiga program tersebut.

4. Pelaksanaan Kewilayahan

Berikutnya yang masuk dalam struktur perangkat desa adalah bagian pelaksanan kewilayahan dimana untuk melakasankan tugasnya dipimpin oleh kepala dusun.

Biasanya kepala dusun ini berada di masing-masing RT dan para ketua RT (Rukun Tetangga ) akan membantu para kepala dusun tersebut.

Lalu, apa saja tugas dan fungsi kepala dusun tersebut ? Yuk , simak bersama ulasannya berikut ini :

  • Kepala Dusun ( KADUS )

Tugas kepala dusun ini secara sturktur langsung berhubungan dengan kepala desa karena kepala dusun ini nantinya akan membantu kepala desa untuk melaksanakan tugasnya di wilayah dusun.

Adapun fungsi kepala dusun yang perlu Anda ketahui adalah sebagai berikut :

  • Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  • Membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan perlindungan masyarakat, mencatat mobilitas kependudukan serta mendatanya dengan tertib dan menata juga mengelola wilayah.
  • Melakukanpemberdayaan masyarakat sesuai bidangnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.
  • Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

Apa Saja Syarat Menjadi Perangkat Desa ?

Mendengar kata perangkat desa tentunya akan terlintas bahwa yang berada dalam pemerintahan desa tersebut adalah orang-orang senior atau yang memang sudah memiliki umur yang matang.

Sehingga para anak-anak muda desa lebih memilih untuk mencari pekerjaan di kota agar tujuan memiliki nasib yang lebih baik.

Pemikiran tersebut tentunya dulu, karena sekarang syarat-syarat untuk menjadi peangkat desa ini sangat membutuhkan para anak muda, seperti yang tertera di bawah ini :

  • Pendidikan minimal SLTA/SMA/SMK
  • Usia 20 sampai 42 tahun
  • Terdaftar menjadi penduduk desa setempat minimal 1 tahun

Nah, apakah syarat di atas sangat memenuhi Anda untuk bergabung dalam perangkat desa di atas? Jika iya, Anda bisa datang ke kantor balai desa untuk mengetahui lebih lanjut tentang posisi perangkat desa yang kosong atau belum terisi.

Intinya, jangan malu atau berpikiran bahwa di desa tidak akan membuat Anda kaya atau maju. Justru inilah kesempatan Anda bila memiliki gagasan yang keren untuk memajukan desa, mau tidak mau harus dimulai dari hal terkecil ini.

Bagaimanapun juga, desa ini merupakan bagian wilayah terkecil dari Indonesia yang memang memiliki potensi yang luar biasa terutama dari segi sumber daya alam.

Bila ingin berkembang dan dikelola dengan baik harus ada yang mau memulainya dan bekerja sama dengan para pemerintahan desa. Karena mereka secara langsung diutus oleh pemerintah pusat sebagai penyambung kebijakan-kebijakan dari pusat ke desa.

Bayangkan, bila struktur tersebut berjalan dengan baik, maka tidak ada lagi yang namanya masyarakat desa yang terbelakang, tertinggal, ataupun tertindas. Karena pemerintah telah memperhatikan mereka dengan membentuk pemerintahan desa yang terstruktur dengan baik.

Nah, gimana sudah terbayang bukan bagaimana majunya desa saat ini? desa memang tetap sejuk tetapi sudah lebih baik dalam pengelolaannya. Semoga bermanfaat.